Partai Buruh kini menuntut agar RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu segera dibahas dengan batas waktu yang jelas. Permintaan tersebut muncul seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi tentang ambang batas parlemen yang ditentukan oleh UU Pemilu.
Tindakan tersebut, menurut pihak Partai Buruh, penting untuk dilakukan agar tidak menyebabkan masalah di masa dekat pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2029 mendatang. Tim kuasa hukum Partai Buruh, Said Salahudin, menyatakan kekhawatirannya terhadap waktu yang tersedia untuk proses revisi.
Dengan keputusan MK yang tidak menetapkan tenggat waktu bagi DPR, timbul kekhawatiran bahwa pembahasan RUU ini dapat menjadi berlarut-larut. Salahudin ingin memastikan bahwa hak konstitusional partainya terlindungi dan bahwa proses revisi tidak terjadi menjelang pemilihan yang akan datang.
Di dalam UU Pemilu, tidak ada klausul yang memberikan batasan waktu tertentu pada MK. Karena itu, pihaknya merasa perlu menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam proses legislasi ini. Apalagi, ketika revisi dilakukan dekat dengan tenggat waktu pemilu, hal itu bisa berakibat buruk bagi semua partai yang tidak berada di parlemen saat ini.
Salahudin sangat menyayangkan situasi yang belum ada kejelasan ini, dimana dilaporkan sejumlah kabar mengenai rencana DPR untuk memulai pembahasan menjelang periode kritis, atau yang sering disebut sebagai “injury time.” Dia mengingatkan bahwa saat itu mungkin terlalu terlambat bagi Partai Buruh untuk mengajukan keberatan.
Urgensi Batas Waktu dalam Revisi RUU Pemilu
Memastikan adanya batas waktu dalam pembahasan RUU Pemilu adalah keputusan yang strategis. Hal tersebut membawa implikasi langsung terhadap proses participasi politik, terutama bagi partai-partai baru.
Said Salahudin menekankan betapa pentingnya mematuhi keputusan MK mengenai ambang batas parlemen. Dengan tidak adanya batas waktu, proses legislasi ini berpotensi berubah menjadi mekanisme yang menyulitkan bagi aktor politik di luar parlemen.
Kekhawatiran terhadap revisi yang dilakukan dalam waktu yang singkat menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh Partai Buruh dan partai-partai lainnya. Hal tersebut bisa menjadi ancaman nyata terhadap hak-hak konstitusi yang seharusnya dijamin dalam proses demokrasi.
Pandangan Hukum dan Konstitusi Terkait RUU Pemilu
Dalam konteks hukum dan konstitusi, penting bagi setiap keputusan legislasi merujuk kepada asas transparansi dan keterlibatan publik. MK telah meminta DPR untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dalam revisi yang dilakukan sebelum pemilu mendatang.
Namun, kritikan terhadap DPR muncul karena adanya penundaan dalam melakukan revisi. Partai Buruh percaya bahwa jika tidak ada upaya konkret dalam waktu dekat, dampak negatifnya akan terasa saat pemilu dilaksanakan.
Keterlibatan publik dalam proses ini sangat krusial, karena hal ini menyangkut keadilan dalam kompetisi politik. Keputusan yang diambil oleh pembentuk undang-undang tidak seharusnya menjadi keputusan sepihak yang mengabaikan suara rakyat.
Perspektif Nasional dan Fasilitasi Partai Baru di Pemilu 2029
Untuk mengakomodasi partai-partai baru dalam arena pemilu, diperlukan langkah-langkah yang progresif. Ambang batas parlemen yang terlalu tinggi dapat menghalangi demokrasi yang seharusnya terbuka bagi semua elemen masyarakat.
Ketidakpastian tentang waktu dan kepastian hukum ini menjadi hambatan bagi partai-partai baru. Oleh karena itu, proses revisi yang inklusif sangat dibutuhkan untuk menghindari kerugian konstitusional.
Saat ini, perhatian terhadap perlunya reformasi dalam sistem pemilihan umum menjadi lebih mendesak. Tanpa adanya reformasi yang necessary, potensi ketidakpuasan publik terhadap proses demokrasi akan meningkat, melemahkan legitimasi pemerintah yang terpilih.
